Pemotongan TPP Birokrat Jadi Opsi Tak Populer: Duet Dian-Tuti Hadapi Dilema Anggaran 2025
- account_circle Admin
- calendar_month 9 jam yang lalu
- visibility 55
- comment 0 komentar
Img 20250806 Wa0022
jelajahtvnews com,- Di tengah kondisi fiskal yang kian menantang, Pemerintah Kabupaten Kuningan dihadapkan pada kenyataan pahit: transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi mengalami penurunan signifikan dalam perubahan anggaran tahun 2025.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Salah satu opsi yang kini mencuat adalah wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi birokrat di lingkup Pemkab Kuningan. Wacana ini diprediksi akan menimbulkan resonansi nada sumbang dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak langsung.
Mang Ewo, seorang pengamat kebijakan publik, menyampaikan bahwa kebijakan ini memang tidak akan populer, terlebih berada di tahun pertama kepemimpinan Bupati Dr.Dian Rachmat Yanuar, MSi, dan Wabup Hj. Tuti Andriani, Namun dalam konteks menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan, langkah ini dinilai sebagai pilihan sulit yang harus diambil.
“Kalau ingin adil, bukan hanya TPP birokrat yang dipotong. Kebijakan seharusnya juga menyasar pos lain dalam APBD, seperti anggaran pokok untuk anggota legislatif, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan ASN,” ujar Mang Ewo.
Meski nilai potongan yang akan diterapkan belum diumumkan secara resmi, harapannya pemangkasan ini dapat sedikit meredam krisis anggaran. Namun demikian, publik menantikan apakah pengambilan kebijakan ini akan dibarengi dengan langkah-langkah efisiensi anggaran yang menyeluruh dan berkeadilan. ( SEP )
- Penulis: Admin
