Bukan Hanya prihal OB Sekda, Kuningan Harus Segera Revolusi Mental Birokrasi

jelajahtvnews.com,- Eka Kasmarandana Ketua Umum HMI Cabang Kuningan menyikapi kerja pemerintahan Dian-Tuti, revolusi mental harus di lakukan dari sekarang, hal ini untuk menunjang kinerja pemerintahan sekarang, dengan hal tersebut visi misi yang di gaungkan ketika kampanye bisa berjalan optimal sesuai sekema.

Soal OB Sekda yang sekarang hangat di perbincangkan ini bukan bicara lagi tentang tepat atau tidak untuk saat ini, tapi ini sudah menjadi keharusan yang harus segera di laksanakan oleh Pemda Kuningan, apalagi hal ini yang menjadi sikap tegas yang harus dilakukan oleh Pemda.

Walaupun di sisi lain hal ini sangat menyayangkan sekali karena dibalik OB Sekda kemarin itu sangat lumayan menguras anggaran yang cukup besar yang pada akhirnya sia-sia, dan ini sangat tidak mencerminkan efesiensi.

Beberapa kalangan maupun aktivis Kuningan yang kemarin ramai juga ikut serta menanggapi prihal OB Sekda, bahkan ada yang pro dan kontra, bukan siapa yang benar atau yang salah, tapi ini menjadi bentuk perhatian kepedulian untuk Kabupaten Kuningan tercinta.

Tapi untuk saat ini hal yang perlu di sikapi adalah bagaimana Pemda Kuningan yang terkhusus Bupati sebagai nahkoda bisa menjelaskan dengan gamblang bahwa OB Sekda yang selanjutnya bisa lebih profesional, transparan dan berdampak pada kemajuan Kuningan.

Kita tinggal kawal apakah proses OB sekda yang sekarang berjalan dengan baik, atau malah sebaliknya, dan sikap politis ini akan menjadi tolak ukur dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kuningan.

Bahkan ada sebuah quotes yang pernah di sampaikan oleh Buya Hamka yakni “Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi.” sikap ini harus di tunjukan oleh Bupati saat ini, jangan Samapi terlihat abu-abu dalam mengambil sebuah keputusan.

Selanjutnya yang paling penting adalah revolusi mental memang harus dimulai dari penyelenggara negara: politikus, penegak hukum, dan pejabat birokrasi. Karena itu, Eka menyatakan bahwa hal ini akan berfokus pada revolusi mental birokrasi dan mengurai persoalan dasar dalam model mental dan budaya birokrasi di Kuningan.

Mengapa revolusi mental birokrasi Kuningan harus dimulai dari sekarang? Karena birokrasi adalah alat negara yang sehari-hari menjalankan pelayanan, pemerintahan, dan pembangunan. Karena peran dan fungsinya, birokrasi akan jadi tolak ukur terdepan penampilan Pemda kepada rakyatnya.

Sikap mental birokrasi yang bersih, melayani dengan profesional tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Kuningan kepada Pemkab Kuningan. Sebaliknya akan terjadi. Jika birokrasi dipandang korup, pilih kasih, dan tak bisa diandalkan, akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sekarang.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat penting dan krusial dalam perubahan model mental masyarakat keseluruhan. Untuk melakukan revolusi mental birokrasi, harus diketahui dan dipahami terlebih dulu beberapa nilai dasar yang saat ini eksis dalam birokrasi di Kuningan.

Kuningan adalah salah satu Kabupaten yang para birokratnya amat mengedepankan kepentingan unitnya, instansinya, dan sektornya. Mengapa ini bisa terjadi? Ini sebenarnya dipicu manfaat yang bisa diterima pegawai dan kelompoknya dalam unit atau instansi dengan tetap bekerja secara sendiri.

Ada semacam kesulitan mengembangkan budaya berbagi informasi dan kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena setiap informasi dan kewenangan berarti hegemoni kekuasaan dan sumber penghasilan tambahan pegawainya.

Menurut Eka secara mental birokrasi, Kuningan harus segera di benahi dari kelemahan sistem, secara kolektif hal ini mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya membangun akuntabilitas publik kerap sangat formal administratif, bukan dibangun suatu kesadaran terhadap amanah dan tanggung jawab jabatan.

Eka juga mengatakan bahwasanya Kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin rusak oleh sikap mental dan sistem, belum terbangunnya nilai budaya kinerja. Banyak sekali program dan kegiatan yang diadakan dan dilaksanakan birokrasi yang tak memiliki sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang jelas.

Membangun nilai dasar Keseluruhan model mental birokrasi itu, sesuai dengan penyebabnya, sistemik dan mengakar. Karena itu, perbaikan yang dilakukan harus menyentuh perubahan sistem dan nilai dasar. Pada prinsipnya, revolusi mental birokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam reformasi administrasi.

Eka juga mengatakan bahwasanya revolusi mental harus dilakukan melalui perubahan sistem. Perubahan ini ditujukan untuk membangun kompetisi dan keterbukaan dalam birokrasi Kuningan. Hal ini seharusnya bisa di terapkan ketika mutasi Jabatan yang kemarin-kemarin sudah di selenggarakan.

Di tambah lagi sosok Bupati Kuningan saat ini adalah hasil dari produk birokrasi, maka seharusnya beliau tau bagaimana cara dan bersikap secara profesional dalam menjalankan segala kegiatan dan keputusannya, termasuk mutasi yang sudah di lakukan pada bulan-bulan kemarin harus bersifat objektif.

Tradisi senioritas maupun kepentingan politis dalam pengisian jabatan harus diubah dengan sistem promosi yang kompetitif dan terbuka berbasis kompetensi, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem manajemen kinerja harus diterapkan dari tingkat organisasi, unit, hingga tingkat individu, dengan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Akan tetapi yang sering terjadi dan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa rotasi dan mutasi jabatan di lingkup Pemkab Kuningan itu berdasarkan kedekatan dan janji politik, bukan lebih kepada kualitas diri maupun hasil objektif dari pengujian yang di lakukan secara terpercaya.

Keterbukaan informasi publik akan memaksa birokrasi transparan dan akuntabel. Teknologi informasi dan komunikasi akan membantu terbentuknya budaya berbagi data dan informasi di antara instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang terjadi di jajaran Pemkab Kuningan.

Di akhir Eka mengingatkan yang tidak kalah penting ialah bahwa bukan hanya terselenggaranya OB Sekda dengan baik tapi revolusi mental juga harus didukung oleh sistem pengawasan internal pemerintah yang kuat. Tidak saja pengawasan terhadap kepatuhan hukum dan kinerja, tetapi juga terhadap kode etik, kode perilaku, dan integritas birokrat yang ada di Kuningan.