MENANTI NAHKODA BARU BIROKRASI, SEBUAH HARAPAN DI TENGAH DINAMIKA

Oleh : Dhika Purbaya (Ketua PMII Cabang Kuningan)

Kabupaten Kuningan, sebuah daerah dengan kekayaan alam yang mempesona dan potensi sumber daya manusia yang besar, kini berada di sebuah persimpangan jalan yang krusial. Di tengah dinamika pemerintahan pasca-kepemimpinan sebelumnya dan di bawah arahan seorang Penjabat (Pj) Bupati, sorotan publik tertuju pada satu posisi sentral yang akan menjadi motor penggerak roda birokrasi: jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Posisi Sekda bukanlah sekadar jabatan administratif tertinggi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah; ia adalah jantung dari pemerintahan, seorang jenderal lapangan yang menerjemahkan visi-misi politik kepala daerah menjadi program kerja yang nyata, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.
Oleh karena itu, proses seleksi terbuka (open bidding) ulang untuk jabatan ini menjadi lebih dari sekadar formalitas pengisian kekosongan. Ia adalah cerminan dari komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Proses ini adalah panggung di mana integritas, profesionalisme, dan transparansi diuji secara terbuka. Harapan seluruh elemen masyarakat Kuningan kini tertumpu pada proses ini, sebuah harapan agar seleksi kali ini tidak hanya berhasil memilih satu nama, tetapi juga berhasil meletakkan fondasi birokrasi yang lebih kuat, sehat, dan berorientasi pada pelayanan.
Untuk memahami betapa vitalnya proses seleksi ini, kita perlu menyelami kembali peran strategis seorang Sekda. Sekda adalah dirigen dari orkestra birokrasi. Ia bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengelola anggaran daerah secara efisien dan akuntabel, serta membina ribuan ASN agar bekerja secara profesional dan produktif.
Lebih dari itu, Sekda adalah penasihat utama bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan.

Ia harus mampu memberikan pertimbangan teknis, yuridis, dan administratif yang matang, terlepas dari tekanan politik manapun. Ia adalah jembatan yang menghubungkan ranah politik (Bupati dan DPRD) dengan ranah teknokratis (birokrasi). Ketika jembatan ini kokoh, kebijakan yang dihasilkan akan solid dan implementatif. Sebaliknya, jika jembatan ini rapuh karena proses pemilihannya yang cacat, maka seluruh bangunan pemerintahan berisiko goyah.
Mengingat peran multifaset ini,

harapan masyarakat Kuningan sangatlah wajar. Mereka tidak hanya mendambakan seorang administrator ulung, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi, integritas yang tak tercela, dan kemampuan manajerial yang teruji. Proses open bidding ulang ini adalah gerbang utama untuk menemukan sosok tersebut, dan gerbang ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

Harapan pertama dan paling mendasar dari seluruh masyarakat Kuningan adalah agar proses seleksi ulang jabatan Sekda ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi, mulai dari Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB), bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban mutlak. “Sesuai prosedur” adalah benteng pertama untuk mencegah intervensi kepentingan sesaat dan memastikan bahwa proses berjalan di atas rel yang benar.
Apa saja elemen kunci dari sebuah proses yang prosedural?
Panitia Seleksi (Pansel) yang Kredibel: Pembentukan Pansel adalah langkah awal yang menentukan kualitas keseluruhan proses. Harapannya, Pansel diisi oleh individu-individu yang memiliki rekam jejak integritas yang tidak diragukan, keahlian yang relevan (akademisi, praktisi pemerintahan, tokoh masyarakat),

dan yang terpenting, independen dari segala bentuk tekanan politik. Kredibilitas Pansel adalah modal utama kepercayaan publik.
Kriteria yang Jelas dan Terbuka: Persyaratan dan kriteria penilaian harus diumumkan secara transparan sejak awal. Masyarakat perlu tahu standar apa yang digunakan untuk menilai para calon. Ini menghindarkan munculnya persepsi bahwa kriteria “dibuat” untuk mengakomodasi calon tertentu.
Tahapan Seleksi yang Objektif: Setiap tahapan, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi manajerial dan sosial-kultural, penulisan makalah, hingga wawancara akhir, harus dilaksanakan secara profesional dan objektif. Penggunaan metode asesmen yang terstandarisasi dan penilai yang kompeten akan mengurangi unsur subjektivitas dan memastikan bahwa yang dinilai adalah murni kapabilitas calon.

Kepatuhan prosedural harus berjalan beriringan dengan transparansi. Transparansi bukan berarti mengumbar semua detail nilai para peserta, tetapi memberikan informasi yang memadai kepada publik mengenai jalannya proses. Siapa saja anggota Pansel, apa saja tahapan yang harus dilalui, dan bagaimana mekanisme penilaian secara umum, adalah informasi yang berhak diketahui oleh publik.
Transparansi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Ketika prosesnya terbuka, ruang untuk “transaksi di bawah meja” atau “bisikan-bisikan” politik akan semakin sempit. Penjabat Bupati dan Pansel dapat secara proaktif mengkomunikasikan setiap tahapan proses kepada media dan publik. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata untuk menyelenggarakan seleksi yang bersih dan adil. Proses yang transparan akan melahirkan pemimpin yang legitimate di mata birokrasi dan masyarakat, karena ia terpilih bukan karena kedekatan, melainkan karena kapabilitas yang terbukti.

Salah satu harapan terbesar publik adalah agar proses seleksi ulang ini mampu meminimalisir polemik. Kegaduhan politik, saling curiga, dan perdebatan kusir di ruang publik hanya akan menguras energi produktif dan meninggalkan residu negatif bagi pemerintahan yang akan datang. Polemik seringkali muncul dari beberapa sumber utama: persepsi adanya intervensi politik, ketidakjelasan informasi, dan munculnya faksi-faksi yang mendukung calon tertentu.
Untuk meminimalisir hal tersebut, beberapa langkah proaktif perlu diambil:
Komitmen Netralitas dari Kepala Daerah: Sebagai user atau pengguna akhir, Pj. Bupati memiliki peran sentral. Harapan besar masyarakat tertumpu pada komitmen Pj. Bupati untuk menjaga jarak yang sama terhadap semua kandidat dan secara terbuka menyatakan bahwa beliau akan memilih salah satu dari tiga nama terbaik yang direkomendasikan oleh Pansel murni berdasarkan pertimbangan kompetensi dan rekam jejak, bukan atas dasar bisikan atau titipan dari pihak manapun. Sikap tegas dan netral dari Pj. Bupati akan menjadi sinyal kuat bagi semua pihak untuk tidak mencoba-coba melakukan intervensi.

Pansel sebagai Penjaga Gerbang yang Teguh: Pansel harus bertindak sebagai wasit yang adil dan tidak memihak. Mereka harus mampu menahan segala bentuk tekanan, baik yang datang secara halus maupun terang-terangan. Komunikasi publik yang terpusat dari Pansel juga penting untuk menghindari simpang siur informasi. Cukup juru bicara Pansel yang memberikan keterangan resmi, sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan liar yang dapat memicu kontroversi.
Kedewasaan Para Kandidat dan Tim Pendukung: Para calon Sekda yang berkompetisi adalah putra-putri terbaik Kuningan di jajaran birokrasi. Harapannya, mereka menunjukkan sikap kenegarawanan dengan bersaing secara sehat, mengadu gagasan dan rekam jejak, bukan dengan menebar isu atau mencari dukungan politik secara tidak etis. Persaingan ini adalah tentang siapa yang terbaik untuk Kuningan, bukan tentang siapa yang paling kuat jaringannya.
Ketika polemik dapat diredam, energi kolektif masyarakat dan pemerintah daerah dapat difokuskan pada hal-hal yang lebih substantif. Birokrasi tidak akan terpecah-belah ke dalam kubu-kubu pendukung calon. Sebaliknya, siapa pun yang nantinya terpilih akan lebih mudah diterima oleh semua kalangan.

Sekda yang lahir dari proses yang tenang, kondusif, dan bebas dari kontroversi akan memulai masa jabatannya dengan langkah yang ringan. Ia tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk melakukan konsolidasi internal yang rumit akibat perpecahan selama proses seleksi. Ia bisa langsung fokus bekerja, mengakselerasi program-program pembangunan, dan memimpin reformasi birokrasi. Inilah kondisi ideal yang diharapkan, di mana transisi kepemimpinan birokrasi berjalan mulus demi kemaslahatan yang lebih besar.

Tujuan akhir dari proses seleksi yang prosedural dan minim polemik adalah untuk melahirkan Sekda yang benar-benar kompeten. Kompetensi di sini tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan syarat pangkat dan golongan, tetapi mencakup serangkaian kapabilitas manajerial, teknis, dan kepemimpinan yang holistik. Masyarakat Kuningan merindukan sosok Sekda yang memiliki profil sebagai berikut:
Manajer Andal (The Manager): Ia harus memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen pemerintahan modern. Ini mencakup kemampuan mengelola APBD secara efektif dan akuntabel, merancang sistem manajemen kinerja ASN yang adil dan memotivasi, serta memastikan aset daerah dikelola secara optimal. Ia harus mampu “membaca” angka-angka dalam laporan keuangan sekaligus “membaca” denyut nadi organisasi.

Pemimpin Visioner (The Leader): Seorang Sekda tidak boleh hanya menjadi seorang administrator rutin. Ia harus mampu berpikir strategis dan jangka panjang, menerjemahkan visi Bupati menjadi sebuah peta jalan (roadmap) yang jelas bagi seluruh OPD. Ia harus menjadi motor penggerak inovasi dan reformasi birokrasi, mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berbasis teknologi.
Komunikator Ulung (The Communicator): Kemampuan berkomunikasi secara efektif adalah kunci. Ia harus bisa berkomunikasi dengan lugas dan persuasif kepada jajaran birokrasi, membangun hubungan yang harmonis dengan legislatif (DPRD), serta mampu berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, aktivis, hingga pelaku usaha. Ia adalah wajah birokrasi yang harus bisa menjelaskan kebijakan pemerintah dengan cara yang mudah dipahami.
Figur Berintegritas (The Guardian of Integrity): Di atas segalanya, Sekda harus menjadi teladan dalam hal integritas. Rekam jejaknya harus bersih, dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak boleh diragukan. Ia adalah penjaga moral dan etika di lingkungan birokrasi. Tanpa integritas, kompetensi setinggi apa pun akan menjadi sia-sia, bahkan berbahaya.

Kompetensi tersebut juga harus dibungkus dalam pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal Kuningan. Sekda yang ideal adalah sosok yang memahami kultur masyarakat Kuningan, mengetahui secara detail tantangan dan potensi daerah mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Ia tidak bisa menjadi pemimpin menara gading, melainkan harus menjadi sosok yang membumi dan mengakar pada realitas sosial masyarakat yang dipimpinnya. Proses seleksi, terutama pada tahap wawancara dan pembuatan makalah, diharapkan mampu menggali sejauh mana pemahaman para kandidat terhadap “Kuninganisme” ini.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian proses seleksi yang ideal ini bermuara pada satu tujuan luhur: agar masyarakat Kuningan terayomi dengan baik. Kata “terayomi” memiliki makna yang dalam; ia berarti terlindungi, terlayani, dan merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang Sekda yang kompeten dapat mewujudkan hal ini?
Hubungannya sangat jelas dan linear. Sekda yang terpilih melalui proses yang benar akan memiliki legitimasi yang kuat. Dengan legitimasi itu, ia dapat memimpin birokrasi secara efektif. Birokrasi yang dipimpin secara efektif akan bekerja secara profesional dan efisien.

Ketika birokrasi bekerja dengan baik, maka:
Pelayanan Publik Meningkat: Proses perizinan menjadi lebih cepat, pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih ramah, kualitas pendidikan membaik, dan infrastruktur jalan dibangun dengan kualitas yang terjaga.
Kebijakan Pro-Rakyat Terlaksana: Program-program pengentasan kemiskinan, bantuan untuk UMKM, dan pengembangan sektor pertanian dapat dieksekusi dengan tepat sasaran dan minim kebocoran.
Pemerintahan yang Responsif: Ketika ada keluhan dari masyarakat, baik itu soal sampah, jalan rusak, atau layanan administrasi, birokrasi di bawah komando Sekda yang andal akan merespons dengan cepat dan solutif.

Inilah wujud nyata dari “masyarakat yang terayomi”. Masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk layanan dan pembangunan yang berkualitas. Mereka merasa aman karena pemerintahnya bekerja dengan benar. Mereka merasa didengar karena birokrasinya responsif.
Harapan akan lahirnya Sekda yang ideal melalui proses seleksi yang bersih bukanlah tanggung jawab satu atau dua orang saja. Ini adalah sebuah panggilan kolektif.

Bagi Panitia Seleksi, ini adalah panggilan untuk bekerja dengan nurani dan profesionalisme tertinggi.
Bagi Penjabat Bupati, ini adalah panggilan untuk menunjukkan kebijaksanaan dan kenegarawanan dalam membuat keputusan akhir.
Bagi para Kandidat, ini adalah panggilan untuk berkompetisi secara ksatria dan menempatkan kepentingan Kuningan di atas segalanya.

Bagi Masyarakat dan Media, ini adalah panggilan untuk mengawal proses ini dengan kritis namun konstruktif.
Proses open bidding ulang ini adalah momentum emas bagi Kabupaten Kuningan untuk menata kembali fondasi birokrasinya. Dengan menjalankan proses ini sesuai prosedur, meminimalisir polemik, dan fokus pada pencarian kompetensi sejati, Kuningan tidak hanya akan mendapatkan seorang Sekretaris Daerah yang baru, tetapi juga akan menanam benih harapan baru bagi terwujudnya sebuah pemerintahan yang melayani dan masyarakat yang sejahtera serta terayomi. Semoga harapan ini menjadi kenyataan.