“Menata Kuningan dari Hulu ke Hilir — Gagasan Visioner Rana Suparman untuk Pembangunan yang Bernapas Alam dan Budaya”

Oleh Redaksi

jelajahtvnews.com,- Kuningan bukan sekadar wilayah administratif di kaki Gunung Ciremai. Ia adalah ruang hidup yang di dalamnya berdenyut harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Namun dalam derasnya arus pembangunan dan ambisi pariwisata, harmoni itu kerap terancam oleh ego sektoral dan logika proyek jangka pendek.

Di tengah kegaduhan itu, muncul satu gagasan bernas dari Rana Suparman, S.Sos., anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan. Ia mengingatkan: sebelum bicara “desa wisata”, “industri”, atau “investasi”, Kuningan harus memiliki DED (Design Engineering Detail) yang jelas dan berbasis pada karakter ekologis dan sosial budaya masing-masing wilayah.

“Tidak semua desa bisa menjadi desa wisata, dan tidak semua wilayah cocok untuk industri,” tegasnya. Sebuah pernyataan sederhana, namun sarat makna. Dalam pandangan Rana, pembangunan bukan soal pemerataan proyek, melainkan soal penempatan yang tepat sesuai dengan jiwa ruangnya.

Ia kemudian mengurai konsep besar: Kuningan harus ditata berdasarkan pembagian ruang alami — Hulu, Tengah, dan Hilir.

Wilayah Hulu, dari Sindang Agung hingga Gunung Ciremai, disebut sebagai kawasan sumber kehidupan. Di sanalah oksigen dan hidrogen alamiah diproduksi, dan karenanya, wilayah ini tidak boleh disentuh industri berat. Gunung-gunung, kata Rana, bukan sekadar lanskap wisata, tapi “sumber napas manusia” yang patut dijaga, bahkan dikeramatkan.

Wilayah Tengah, dari Sindang Agung hingga Luragung, diarahkan menjadi pusat perniagaan, pendidikan, dan layanan publik. Sebuah kawasan yang menampung aktivitas sosial tanpa merusak keseimbangan ekologis.

Wilayah Hilir, dari Luragung hingga Cibingbin, menjadi kawasan industri produktif yang menopang ekonomi rakyat — karena secara ekologis wilayah ini paling siap menerima kegiatan industri tanpa mengganggu hulu.

Gagasan ini bukan sekadar pemetaan teknis, melainkan visi filosofis. Rana mengingatkan bahwa bicara kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari peradaban, bahkan ia menyebut akar nilai yang sudah hidup “sebelum zaman Socrates”. Sebuah sindiran halus bahwa pembangunan modern seharusnya tidak tercerabut dari akar budaya dan spiritualitas lokal.

Editorial ini memandang, apa yang disampaikan Rana Suparman bukan sekadar kritik, melainkan kerangka pikir baru bagi arah pembangunan Kuningan. Di tengah semangat menjadikan setiap desa “wisata”, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah semua wilayah siap? apakah kita tidak sedang memaksakan identitas baru pada ruang yang punya jati diri sendiri?

Menjadikan semua desa “desa wisata” memang tampak populer dan menjanjikan secara ekonomi. Namun tanpa DED yang matang, tanpa pemahaman zonasi ekologis dan sosial, kita berisiko menimbun masalah baru — konflik lahan, ketimpangan ekonomi, bahkan bencana ekologis.

Kuningan, dengan 361 desa dan 16 kelurahan, memiliki potensi besar, tetapi juga tanggung jawab besar. Bila gagasan pembagian hulu-tengah-hilir ini dijadikan pijakan kebijakan, maka pembangunan Kuningan akan punya arah: industri tumbuh di tempatnya, ekonomi rakyat bergerak tanpa merusak alam, dan wisata tumbuh dari nilai-nilai budaya yang hidup, bukan dari rekayasa proyek.

Rana Suparman mengingatkan kita semua bahwa pembangunan sejati bukan tentang memperbanyak bangunan, tetapi menjaga keseimbangan kehidupan. Alam dan budaya bukan sekadar pelengkap, tapi fondasi utama masa depan Kuningan.

Kini bola ada di tangan pemerintah daerah. Apakah gagasan ini akan menjadi bagian dari arah kebijakan baru, atau sekadar angin segar yang berlalu di ruang sidang DPRD?

Satu hal pasti: bila Kuningan ingin menjadi daerah yang maju tanpa kehilangan jiwanya, maka pembangunan harus dimulai dari pemahaman akan napas ruang — dari hulu hingga hilir, dari alam hingga budaya.