Harnida Darius Soroti Isu Pengurangan TPP ASN: “Fiskal Daerah Harus Jadi Pertimbangan Bijak”
- account_circle Admin
- calendar_month Kam, 7 Agu 2025
- comment 0 komentar
Img 20250807 Wa0054
KUNINGAN – Di tengah mencuatnya isu pengkajian pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, Harnida Darius, S.H., menyampaikan pandangan yang menyejukkan namun tegas. Ia menekankan bahwa TPP bukanlah hak mutlak, melainkan kebijakan yang wajib mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“TPP itu bukan hak absolut. Kita harus melihat kemampuan fiskal daerah. Jangan dipaksakan dalam situasi anggaran yang sedang tertekan,” ujar Harnida dalam keterangannya, Rabu (7/8/2025).
Sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kuningan, Harnida turut menanggapi berbagai kritik yang muncul dari masyarakat dan aktivis. Ia menyambut baik kritik sebagai bagian dari demokrasi, namun mengingatkan pentingnya berbicara berdasarkan data dan pemahaman regulasi.
“Negara kita demokratis. Kritik sah-sah saja, tapi mari kita utamakan argumen yang kuat dan berdasar. Salah satu program unggulan Bupati, ‘Ajeg Timbangan’, bertujuan menjaga APBD tetap sehat dan proporsional,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ASN bukan satu-satunya elemen yang harus diutamakan dalam pengelolaan fiskal, terutama di tengah keterbatasan.
“Kalau ada yang bilang pengurangan TPP akan menurunkan kinerja ASN, itu egois. Bagaimana nasib para P3K paruh waktu yang selama ini ikut menopang pelayanan publik?” tegasnya.
Harnida juga menyarankan bahwa bila pengurangan TPP benar-benar dilakukan, harus disusun dengan prinsip keadilan. Ia menolak pendekatan “pukul rata”.
“Kalau memang harus dikurangi, harus adil. ASN golongan bawah harus tetap dilindungi, sementara penyesuaian lebih besar bisa dilakukan di level struktural atas,” ujarnya bijak.
Dirinya menekankan bahwa semangat pengabdian harus menjadi landasan utama setiap ASN, bukan sekadar insentif materi.
“Jika ada ASN yang menurunkan performa hanya karena TPP dipotong, saya rasa mereka tidak layak menyandang status ASN. Pelayanan masyarakat adalah tugas mulia, bukan sekadar soal penghasilan,” tutupnya.( SEP )
- Penulis: Admin
