Di Balik Raihan WTP, Tantangan Tata Kelola Keuangan Masih Menanti

KUNINGAN – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi capaian yang patut diapresiasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Mang Ewo ,Selaku pengamat Kebijakan Publik, Menyampaikan, penghargaan tersebut hendaknya tidak dimaknai sebagai puncak prestasi dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan.

Opini WTP sejatinya merupakan indikator bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Karena itu, keberhasilan tersebut seharusnya menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Ujarnya.

Saat ini Mang ewo menilai, euforia berlebihan atas raihan WTP berpotensi menimbulkan rasa puas yang dapat berdampak pada menurunnya semangat pembenahan. Jika hal tersebut terjadi, upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dikhawatirkan akan berjalan stagnan.

Selain itu, munculnya opini WTP juga tidak sepatutnya dikaitkan dengan asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten , Nuzul Rachdy, pernah melontarkan sindiran bahwa keterlambatan perolehan opini WTP pada masa lalu yang disebabkan oleh faktor “telat lobi”.

Namun ketika opini WTP berhasil diraih tahun ini, tidak tepat apabila kemudian muncul anggapan sebaliknya bahwa keberhasilan tersebut terjadi karena “tepat lobi”.
Pasalnya, opini WTP diberikan BPK berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang memiliki standar, prosedur, dan kriteria yang jelas. Ujarnya.

Penilaian tersebut mencakup kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi.

Oleh karena itu, raihan WTP seharusnya dipandang sebagai hasil dari kerja keras, perbaikan sistem, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Ke depan, tantangan terbesar bukan sekadar mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.