Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2025: Kementan Genjot Transformasi Pertanian Menuju Swasembada Pangan Nasional

Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mempercepat langkah strategis menuju swasembada pangan melalui sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian. Instruksi ini merupakan landasan utama dalam memperkuat peran penyuluh pertanian dalam mendukung akselerasi program-program strategis nasional di bidang pertanian.

Pertemuan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan Blueprint Kementerian Pertanian 2024–2029 dengan target pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 4%, serta mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Dalam pemaparannya, Kementerian Pertanian menggarisbawahi sejumlah program unggulan percepatan, antara lain:

Pompanisasi dan optimalisasi lahan seluas 360 ribu hektar

Pengembangan dan penyebaran benih unggul

Cetak sawah baru seluas 225 ribu hektar

Revitalisasi lima sistem irigasi dan bendungan strategis

Transformasi pertanian tradisional menjadi modern

Pelibatan petani milenial dan Gen Z secara aktif

Tak hanya fokus pada pangan pokok seperti padi dan jagung dengan target produksi masing-masing sebesar 32,83 juta ton dan 16,68 juta ton, program prioritas 2025 juga mencakup peningkatan produksi daging sapi dan susu, dengan target 389,41 ribu ton dan 1,55 juta ton.

Sebagai bagian dari strategi nasional ketahanan pangan, Kementan juga mendorong Program Pekarangan Pangan Bergizi yang melibatkan rumah tangga, sekolah, pesantren, dan kantor untuk turut memproduksi pangan sehat dan bergizi secara mandiri. Ini menjadi upaya konkret menghadapi ancaman krisis pangan dan perubahan iklim global yang memengaruhi PDB nasional hingga 0,18%.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementan menetapkan empat strategi utama: penyuluhan, pelatihan, pendidikan vokasi, dan reformasi birokrasi. Dengan sistem penyuluhan yang terpadu dan modern, diharapkan SDM pertanian Indonesia menjadi profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha.

Data terakhir mencatat, Indonesia memiliki 5.829 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 6.842 kecamatan. Mayoritas bangunan merupakan milik pemerintah, dan sisanya masih menyewa. Di tingkat desa, penguatan kelembagaan penyuluhan dilakukan melalui Posluhdes, kelompok tani, gapoktan, dan korporasi petani.

Dengan sistem pembiayaan dari APBN, APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber dana sah lainnya, pemerintah memastikan pelaksanaan program berjalan berkelanjutan dan terstruktur.

Kementan optimistis bahwa transformasi pertanian modern tidak hanya dapat meningkatkan produksi hingga 100%, tetapi juga menurunkan biaya produksi hingga 50%. Semua ini menjadi bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045. (SEP )