DP KORPRI Kuningan Mantapkan Program Kerja dan Perkuat Layanan Hukum bagi ASN

Jelajahtvnews.com,- Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) Kabupaten Kuningan terus berbenah dan memperkuat peran organisasinya dalam memberikan manfaat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terlihat dalam rapat pembahasan program kerja yang dilaksanakan pada Senin, 10 November 2025, di ruang rapat DP KORPRI Kabupaten Kuningan.

Beni Prihayatno, S.Sos,MSi

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DP KORPRI Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh jajaran pengurus serta perwakilan bidang. Dalam kesempatan itu, Beni menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, terutama melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI, sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap anggota yang membutuhkan pendampingan hukum.

Beberapa hasil rapat penting yang disepakati antara lain pelaksanaan sosialisasi secara daring (zoom meeting) dalam rangka memperingati HUT ke-54 KORPRI, yang akan menghadirkan narasumber Hartanto, SH., M.Si. selaku Ketua LKBH DP KORPRI Kuningan, serta Bambang L.A. Hutapea, SH., MH., C.Med dari Bambang Listi Law Firm selaku mitra resmi LKBH.

Selain sosialisasi daring, KORPRI juga akan melakukan kegiatan serupa secara langsung ke perangkat daerah serta menyiapkan layanan konsultasi hukum tatap muka maupun melalui media sosial. Sebagai bagian dari digitalisasi layanan, akan dibuat akun Instagram LKBH untuk memperluas jangkauan informasi dan akses bantuan hukum bagi anggota.

Ketua Bidang di setiap sektor juga diminta segera menyusun dan menyerahkan program kerja bidang masing-masing dalam waktu satu minggu pascarapat, sebagai upaya mempercepat pelaksanaan agenda organisasi.

“Saya berharap keberadaan LKBH KORPRI beserta mitra hukum kami ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota KORPRI,” ujar Beni Prihayatno kepada jelajahtvnews.com.

Melalui langkah ini, DP KORPRI Kuningan menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi, melayani, dan melindungi anggotanya — tidak hanya dalam hal kesejahteraan, tetapi juga dalam aspek hukum dan profesionalisme ASN di era modern.