GERTAKK Soroti SPPG Karangmangu 2, Kepala Dapur Diduga Mangkir

KUNINGAN – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kembali mendapat sorotan. Kali ini, Presidium Gerakan Tangkap Koruptor Kuningan (GERTAKK), Nurdiansyah Rifatullah, mempertanyakan tata kelola dan efektivitas pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmangu 2, Kecamatan Kramatmulya.

Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakhadiran Kepala SPPG Karangmangu 2 selama hampir satu bulan. Informasi tersebut disampaikan Nurdiansyah pada Rabu (4/11/2026).

Menurut Nurdiansyah, meskipun kepala SPPG yang menjadi penanggung jawab operasional diduga tidak hadir di lokasi tugas, aktivitas produksi dan pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat dilaporkan tetap berjalan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban administrasi, serta kepastian pelaksanaan standar operasional program MBG di dapur tersebut.

Nurdiansyah menilai, kepala SPPG memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan seluruh kegiatan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pengawasan operasional, verifikasi menu dan kualitas gizi, hingga administrasi serta pelaporan penggunaan anggaran.

Karena itu, dugaan ketidakhadiran penanggung jawab utama selama hampir satu bulan perlu segera diklarifikasi oleh pihak terkait.

“Bagaimana mungkin dapur yang mengelola anggaran negara dan menyediakan makanan untuk ribuan anak sekolah tetap beroperasi tanpa kejelasan pengawasan dan pertanggungjawaban dari penanggung jawab utamanya?” ujar Nurdin.

Selain persoalan kepala SPPG, GERTAKK juga mempertanyakan fungsi pengawasan Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Nurdiansyah, kedua unsur tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, apabila dugaan ketidakhadiran kepala SPPG berlangsung hingga berminggu-minggu, semestinya terdapat mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara cepat.

GERTAKK juga mempertanyakan sikap mitra penyelenggara atau pengelola lokasi dapur yang dinilai perlu ikut memastikan keberlangsungan operasional berjalan sesuai standar dan ketentuan.

Bagi GERTAKK, keberlangsungan produksi makanan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program. Aspek kepemimpinan, pengawasan, keamanan pangan, kualitas gizi, serta akuntabilitas keuangan juga harus menjadi perhatian utama.

Lebih lanjut, Nurdiansyah menekankan pentingnya memastikan setiap proses administrasi dan pelaporan penggunaan dana operasional memiliki penanggung jawab yang jelas.

Menurutnya, sistem pengawasan kehadiran, validasi laporan harian, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan harus berjalan sebagaimana mestinya.

Jika benar terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas maupun administrasi, BGN perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

GERTAKK berpandangan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif, tetapi juga membutuhkan verifikasi langsung di lapangan.

Atas persoalan tersebut, GERTAKK mendorong Satgas MBG, Inspektorat BGN, serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap operasional SPPG Karangmangu 2.

Pemeriksaan diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan, mulai dari kebenaran informasi ketidakhadiran kepala SPPG, mekanisme pengawasan Korcam dan Korwil, hingga kesesuaian administrasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Langkah evaluasi tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terjadi di SPPG lainnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Oleh karena itu, setiap unsur pelaksana harus mengedepankan profesionalitas, kedisiplinan, transparansi, dan tanggung jawab.

Kritik yang disampaikan GERTAKK diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BGN agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kuningan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Kepala SPPG Karangmangu 2, jajaran Korcam, Korwil, maupun mitra penyelenggara terkait dugaan ketidakhadiran tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.