Hasil Kunjungan Ke Senayan: Krisis Penerangan Jalan Dapat Lampu Hijau DPR RI.

KUNINGAN – Harapan besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan menguat usai kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan memaparkan kebutuhan mendesak terkait penerangan jalan umum (PJU) yang masih jauh dari kata ideal.

Kepala Dinas Perhubungan, H.M. Nurdijanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terkini, Kabupaten Kuningan masih membutuhkan sekitar 30 ribu titik penerangan jalan. Sementara itu, jumlah yang sudah tersedia baru mencapai sekitar 18.750 unit, ditambah bantuan sebelumnya sebanyak lebih dari 7.000 unit.

“Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan penerangan jalan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih minim akses cahaya pada malam hari,” ujarnya.

Meski demikian, kunjungan tersebut membawa angin segar. Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapatkan respons positif dari Komisi V DPR RI. Bahkan, Kuningan disebut sebagai salah satu daerah yang aktif dan langsung menyampaikan aspirasi secara konkret di tingkat pusat.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar bagi kami. Respons dari Komisi V sangat baik, bahkan ada rencana untuk melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Kuningan,” tambahnya.

Tak hanya soal penerangan jalan, dalam kesempatan itu juga disampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur lainnya, termasuk sektor perumahan dan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Pemkab Kuningan juga menyoroti persoalan kendaraan angkutan berat, khususnya truk galian C, yang dinilai turut memengaruhi kondisi infrastruktur jalan. Pemerintah daerah berencana memperketat pengawasan serta mengingatkan para pelaku usaha agar mematuhi aturan terkait batas muatan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui silaturahmi ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat, sehingga berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.