Lapas Kuningan Koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Siapkan Penghapusan Kendaraan BMN Secara Akuntabel

KUNINGAN – Lapas Kelas IIA Kuningan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan dalam rangka penentuan nilai taksir kendaraan dinas yang akan diusulkan untuk penghapusan Barang Milik Negara (BMN), Kamis (19/2/2026).

Img 20260219 Wa0068

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengelolaan aset negara berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Kegiatan silaturahmi dan koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Sukarno Ali, serta dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, jajaran Kasubbag Tata Usaha, Kaur Umum, staf, dan CPNS Lapas Kuningan. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dengan fokus pada koordinasi administrasi serta pengecekan fisik kendaraan dinas yang diusulkan untuk dihapuskan.

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kendaraan, menentukan nilai taksir berdasarkan kelayakan dan kondisi fisik, serta meninjau lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang menjadi bagian dari fasilitas pembinaan.

Selain itu, pihak Lapas juga memaparkan berbagai program pembinaan kemandirian warga binaan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan penguatan sinergi antarinstansi.
Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Sukarno Ali, menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola BMN yang baik.

Img 20260219 Wa0069

“Koordinasi dan pengecekan ini menjadi langkah penting agar pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai regulasi, tertib administrasi, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghapusan BMN merupakan bagian dari upaya optimalisasi aset negara agar tidak membebani administrasi serta memastikan aset yang sudah tidak layak dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Kuningan bersama Dinas Perhubungan berharap proses penghapusan BMN dapat segera direalisasikan secara profesional dan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi ini juga diharapkan semakin memperkuat sinergi antarinstansi di wilayah Kabupaten Kuningan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.