Memasuki Episode Baru Polemik Anggaran DPRD Kuningan, Kejaksaan Mulai Kumpulkan Bukti

KUNINGAN – Polemik tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Aparat penegak hukum mulai bergerak. Kejaksaan Negeri Kuningan dikabarkan telah memulai langkah awal dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk pelapor yang pertama kali mengungkap dugaan kejanggalan dalam mekanisme pencairan tunjangan tersebut.

Langkah ini bukan sekadar klarifikasi biasa. Sinyal kuat mulai terlihat bahwa kasus ini berpotensi melebar. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kejaksaan tengah mengumpulkan dokumen, menelusuri kronologi pelaporan, hingga menguji dasar hukum pencairan tunjangan pada tahun anggaran 2024, 2025, hingga 2026.

Sorotan utama mengarah pada belum rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan teknis. Namun di sisi lain, pembayaran tunjangan diduga telah lebih dahulu berjalan.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah publik, bahkan membuka ruang dugaan adanya kelalaian serius hingga potensi pelanggaran prosedur. Gelombang pemanggilan akan terus bergulir. Sejumlah pihak dikabarkan Akan dimintai keterangan

Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah beredar dugaan bahwa pencairan tunjangan dilakukan sebelum Perbup terbit secara final. Padahal, regulasi tersebut merupakan turunan penting dari PP Nomor 1 Tahun 2023—perubahan dari PP Nomor 18 Tahun 2017—serta Perda Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kuningan melalui Kasi Intel Brian Kukuh Mediarto memberikan pernyataan singkat namun tegas.

“Intinya untuk permasalahan tersebut kita masih full data, full baket. Untuk pemanggilan ada di Pidsus, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.”

Kini, publik Kuningan menanti arah lanjutan kasus ini. Apakah hanya berhenti pada klarifikasi administratif, atau justru berkembang menjadi penyelidikan serius yang berujung pada pengungkapan potensi kerugian keuangan daerah. Ketegangan pun kian terasa, seiring sorotan publik yang semakin tajam.