Puluhan Mahasiswa Geruduk DPRD Kuningan: Tuntut Transparansi Program MBG

jelajahtvnews com,- Gelombang protes mewarnai halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, ketika puluhan mahasiswa dari gabungan organisasi GMNI dan PMII melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membakar ban dan sempat menerobos barikade pengamanan sebelum memaksa beberapa anggota dewan keluar menemui massa. Suasana tegang sempat terjadi, namun berhasil dikendalikan setelah aparat keamanan diterjunkan.

Kapolres Kuningan, AKBP Ali Akbar, bersama jajaran TNI–Polri hadir langsung di lapangan untuk mengawal jalannya aksi serta berupaya melakukan mediasi antara mahasiswa dan anggota dewan.

Meski begitu, demonstrasi berakhir tanpa adanya kejelasan. Menurut mahasiswa, anggota DPRD yang diduga terafiliasi dengan dapur MBG justru tidak hadir di kantor dengan berbagai alasan.

“Demo hari ini berakhir nihil. Tidak ada jawaban yang pasti, bahkan terkesan ditutup-tutupi. Kami menduga ada anggota dewan yang bermain di balik berdirinya dapur MBG,” ujar Rizal Fahrurozy, koordinator aksi, kepada media.

Selain menyoroti dugaan konflik kepentingan, mahasiswa juga menyinggung kasus keracunan siswa yang diduga terkait dengan distribusi makanan MBG. Hal ini, kata mereka, harus menjadi bahan evaluasi serius.

---

Delapan Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksinya, massa menyampaikan delapan poin tuntutan kepada DPRD Kuningan:

1. Audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
2. Pengawasan ketat SOP dapur, kucuran dana, dan spesifikasi makanan agar sesuai aturan.
3. Penegakan tanggung jawab SPP agar program berjalan sesuai koridor hukum.
4. Hentikan monopoli pemasok bahan makanan yang merugikan ekonomi rakyat kecil.
5. Publikasikan anggota DPRD yang terafiliasi dengan program MBG.
6. Anggota DPRD yang terafiliasi harus menjadi teladan dalam pengawasan.
7. Libatkan pihak independen yang kredibel dalam pengawasan MBG.
8. DPRD wajib memastikan anggotanya tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi.

---

Mahasiswa menegaskan, aksi ini baru langkah awal. Mereka berencana menggelar demonstrasi lebih besar dengan melibatkan masyarakat luas jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

“Kami akan terus bersuara, hingga transparansi benar-benar ditegakkan dan rakyat kecil tidak lagi dirugikan,” pungkas Rizal.