Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Aturan PKL Taman Kota Kuningan Dipertanyakan, Puspa Langlang Buana Soroti Dugaan Diskriminasi

Aturan PKL Taman Kota Kuningan Dipertanyakan, Puspa Langlang Buana Soroti Dugaan Diskriminasi

  • account_circle Asep Rukmana
  • calendar_month 7 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

KUNINGAN – Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kuningan kembali menuai sorotan. Kali ini, Paguyuban Puspa Langlang Buana mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menerapkan aturan larangan berjualan di kawasan ruang publik, khususnya Taman Kota Kuningan dan sepanjang jalur pertokoan Jalan Siliwangi.

Sorotan tersebut muncul setelah aktivitas perdagangan di kawasan Taman Kota Kuningan kembali terlihat. Kondisi ini dinilai menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pedagang yang sebelumnya diminta mematuhi kesepakatan penataan PKL dan tidak diperbolehkan berjualan di lokasi tertentu.

Wakil Ketua Paguyuban Puspa Langlang Buana, Abas Yusuf, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi yang dinilainya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan penataan PKL.

Menurut Abas, anggota Paguyuban Puspa Langlang Buana tidak diperbolehkan berjualan di sepanjang jalur pertokoan Jalan Siliwangi. Namun, aktivitas perdagangan di kawasan Taman Kota justru kembali terlihat.

“Kami dari Paguyuban Puspa tidak boleh berjualan di area jalur pertokoan Siliwangi. Sementara itu, pedagang di kawasan Taman Kota terlihat bebas berjualan. Ada apa sebenarnya? Bagaimana dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya?” tegas Abas Yusuf.

Ia mempertanyakan apakah kesepakatan penataan PKL yang sebelumnya dibangun bersama pemerintah daerah masih berlaku atau justru terdapat perbedaan penerapan terhadap kelompok pedagang tertentu.

Bagi Abas, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut boleh atau tidaknya seseorang berjualan. Lebih jauh, hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian aturan, serta konsistensi pemerintah dalam mengelola ruang publik.

Menurutnya, apabila kawasan Taman Kota memang ditetapkan sebagai zona steril PKL, maka ketentuan tersebut harus diterapkan secara menyeluruh. Sebaliknya, apabila pemerintah memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi pedagang, perlu ada kejelasan mengenai lokasi, persyaratan, dan mekanisme yang berlaku.

Paguyuban Puspa Langlang Buana juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan.

Ketiga instansi tersebut dinilai memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan, pengaturan, dan penegakan kebijakan penataan PKL di wilayah Kabupaten Kuningan.

Abas berharap instansi terkait tidak hanya melakukan sosialisasi atau menyampaikan aturan secara normatif, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam pelaksanaannya.

“Kami membutuhkan praktik ketegasan, bukan hanya teori atau materi saja. Jangan sampai aturan hanya tegas kepada sebagian pedagang, sementara yang lainnya seolah-olah dibiarkan. Kalau memang ada aturan, jalankan secara adil dan konsisten,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa para pedagang membutuhkan kepastian agar tidak terus berada dalam situasi yang membingungkan akibat perbedaan kondisi di lapangan.

Persoalan penataan PKL ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebab, kebijakan penataan ruang publik tidak cukup hanya diwujudkan melalui larangan maupun kesepakatan tertulis, tetapi harus disertai pengawasan dan implementasi yang konsisten.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status kawasan Taman Kota Kuningan, apakah masih menjadi zona steril PKL atau telah mengalami perubahan kebijakan.

Selain itu, evaluasi terhadap kesepakatan penataan PKL di sepanjang Jalan Siliwangi juga dinilai penting agar seluruh pedagang memperoleh kepastian mengenai aturan yang berlaku.

Hingga persoalan ini mencuat, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban dari instansi terkait. Apakah aturan larangan PKL di kawasan Taman Kota masih berlaku? Bagaimana mekanisme pengawasan di lapangan? Dan mengapa muncul perbedaan kondisi antara kawasan Taman Kota dengan jalur pertokoan Jalan Siliwangi?

Pemerintah Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memberikan klarifikasi sekaligus memastikan bahwa kebijakan penataan PKL diterapkan secara transparan, adil, dan tidak tebang pilih.

Sebab, penataan kota bukan sekadar soal menertibkan pedagang. Ada aspek keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang juga harus diperhatikan.

Ketegasan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kecemburuan. Sementara aturan yang tidak konsisten berpotensi kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

  • Penulis: Asep Rukmana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto Bersama Di Rumah Kediaman Agn

    Selain Menghibur masyrakat Kuningan” AGN Hadirkan Band Kotak Menyapa Warga Haur Kuning”

    • calendar_month Minggu, 12 Okt 2025
    • account_circle sep
    • 0Komentar

    jelajahtvnews com,- Suasana penuh semangat dan kebanggaan menyelimuti masyarakat Kabupaten Kuningan. Usai tampil memukau dalam rangkaian Hari Jadi Kuningan ke-527 di Lapangan Pandapa Paramarta, band papan atas Kotak melanjutkan perjalanan mereka menyapa warga Desa Haur, Kecamatan Nusaherang, dalam konser yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Ribuan warga tumpah ruah menikmati alunan lagu-lagu khas Kotak, dengan vokalis […]

  • 3 Milyar Perdesa Pemerintah Luncurkan Koperasi Merah Putih Bukan Hibah Tapi Pinjaman Produktif

    3 Milyar Perdesa Pemerintah Luncurkan Koperasi Merah Putih Bukan Hibah Tapi Pinjaman Produktif

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    jelajahtvnews.comPemerintah resmi meluncurkan program strategis bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebagai upaya membangun kekuatan ekonomi rakyat dari desa. Dalam deklarasi yang digelar di Hall Indoor, Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (15/05), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen serius pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi desa berbasis koperasi. Salah satu langkah konkritnya adalah pemberian […]

  • Kuningan Siap Gelar Morning Work For Humanity Bareng Artis Ibu Kota

    Kuningan Siap Gelar Morning Work For Humanity Bareng Artis Ibu Kota

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    jelajahtvnews.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan siap menggelar acara kolosal bertajuk “Morning Work For Humanity” pada Minggu, 18 Mei 2025, mulai pukul 07.00 WIB di Pandapa Paramarta. Acara ini merupakan perpaduan antara semangat hidup sehat dan kepedulian sosial dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dalam rapat persiapan yang digelar Selasa (6/5/2025) di Aula Disdikbud Kuningan, hadir […]

  • DISKATAN Kuningan Melesat: 41 Unit Alsintan dan Benih untuk 4.925 Hektar Ditebar demi Ketahanan Pangan

    DISKATAN Kuningan Melesat: 41 Unit Alsintan dan Benih untuk 4.925 Hektar Ditebar demi Ketahanan Pangan

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    jelajahtvenews.com,- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DISKATAN) Kabupaten Kuningan kembali menunjukkan lompatan signifikan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Bertempat di area pertanian setempat, penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahap kedua kembali dilaksanakan. Kepala DISKATAN Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si, menjelaskan bahwa kali ini sebanyak 41 unit alsintan disalurkan. Sebelumnya pada apel hari Senin […]

  • Umar Hidayat Kepala Desa Jagara

    Dua Kepala Desa Dikuningan Besok Menerima Penghargaan Kejuaraan Lomba Tingkat Nasional Di Boyolali

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle sep
    • 0Komentar

    jelajahtvnews com,- Komitmen membangun desa berbasis potensi lokal kembali berbuah prestasi. Pemerintah Desa Jagara, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, mencatatkan namanya di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai Juara I Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2025 kategori II, yang penganugerahannya akan dilaksanakan pada peringatan Hari Desa Nasional 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah […]

  • Seorang Buruh Meninggal Dunia Tertimpa Material Bangunan di Cirendang, Tim Gabungan Lakukan Evakuasi Cepat

    Seorang Buruh Meninggal Dunia Tertimpa Material Bangunan di Cirendang, Tim Gabungan Lakukan Evakuasi Cepat

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    jelajahtvnews.com,- Seorang buruh bangunan bernama Dadan (30), warga Lembur Sukun, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan permanen di Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, pada Senin (14/7/2025) sore. Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB saat korban bersama rekan-rekannya sedang membongkar papan cor tiang bangunan milik Bapak Agung yang […]

expand_less