Aturan PKL Taman Kota Kuningan Dipertanyakan, Puspa Langlang Buana Soroti Dugaan Diskriminasi
- account_circle Asep Rukmana
- calendar_month 7 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

KUNINGAN – Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kuningan kembali menuai sorotan. Kali ini, Paguyuban Puspa Langlang Buana mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menerapkan aturan larangan berjualan di kawasan ruang publik, khususnya Taman Kota Kuningan dan sepanjang jalur pertokoan Jalan Siliwangi.
Sorotan tersebut muncul setelah aktivitas perdagangan di kawasan Taman Kota Kuningan kembali terlihat. Kondisi ini dinilai menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pedagang yang sebelumnya diminta mematuhi kesepakatan penataan PKL dan tidak diperbolehkan berjualan di lokasi tertentu.
Wakil Ketua Paguyuban Puspa Langlang Buana, Abas Yusuf, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi yang dinilainya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan penataan PKL.
Menurut Abas, anggota Paguyuban Puspa Langlang Buana tidak diperbolehkan berjualan di sepanjang jalur pertokoan Jalan Siliwangi. Namun, aktivitas perdagangan di kawasan Taman Kota justru kembali terlihat.
“Kami dari Paguyuban Puspa tidak boleh berjualan di area jalur pertokoan Siliwangi. Sementara itu, pedagang di kawasan Taman Kota terlihat bebas berjualan. Ada apa sebenarnya? Bagaimana dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya?” tegas Abas Yusuf.
Ia mempertanyakan apakah kesepakatan penataan PKL yang sebelumnya dibangun bersama pemerintah daerah masih berlaku atau justru terdapat perbedaan penerapan terhadap kelompok pedagang tertentu.
Bagi Abas, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut boleh atau tidaknya seseorang berjualan. Lebih jauh, hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian aturan, serta konsistensi pemerintah dalam mengelola ruang publik.
Menurutnya, apabila kawasan Taman Kota memang ditetapkan sebagai zona steril PKL, maka ketentuan tersebut harus diterapkan secara menyeluruh. Sebaliknya, apabila pemerintah memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi pedagang, perlu ada kejelasan mengenai lokasi, persyaratan, dan mekanisme yang berlaku.
Paguyuban Puspa Langlang Buana juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan.
Ketiga instansi tersebut dinilai memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan, pengaturan, dan penegakan kebijakan penataan PKL di wilayah Kabupaten Kuningan.
Abas berharap instansi terkait tidak hanya melakukan sosialisasi atau menyampaikan aturan secara normatif, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam pelaksanaannya.
“Kami membutuhkan praktik ketegasan, bukan hanya teori atau materi saja. Jangan sampai aturan hanya tegas kepada sebagian pedagang, sementara yang lainnya seolah-olah dibiarkan. Kalau memang ada aturan, jalankan secara adil dan konsisten,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa para pedagang membutuhkan kepastian agar tidak terus berada dalam situasi yang membingungkan akibat perbedaan kondisi di lapangan.
Persoalan penataan PKL ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebab, kebijakan penataan ruang publik tidak cukup hanya diwujudkan melalui larangan maupun kesepakatan tertulis, tetapi harus disertai pengawasan dan implementasi yang konsisten.
Pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status kawasan Taman Kota Kuningan, apakah masih menjadi zona steril PKL atau telah mengalami perubahan kebijakan.
Selain itu, evaluasi terhadap kesepakatan penataan PKL di sepanjang Jalan Siliwangi juga dinilai penting agar seluruh pedagang memperoleh kepastian mengenai aturan yang berlaku.
Hingga persoalan ini mencuat, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban dari instansi terkait. Apakah aturan larangan PKL di kawasan Taman Kota masih berlaku? Bagaimana mekanisme pengawasan di lapangan? Dan mengapa muncul perbedaan kondisi antara kawasan Taman Kota dengan jalur pertokoan Jalan Siliwangi?
Pemerintah Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memberikan klarifikasi sekaligus memastikan bahwa kebijakan penataan PKL diterapkan secara transparan, adil, dan tidak tebang pilih.
Sebab, penataan kota bukan sekadar soal menertibkan pedagang. Ada aspek keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang juga harus diperhatikan.
Ketegasan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kecemburuan. Sementara aturan yang tidak konsisten berpotensi kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
- Penulis: Asep Rukmana
Saat ini belum ada komentar