3 Milyar Perdesa Pemerintah Luncurkan Koperasi Merah Putih Bukan Hibah Tapi Pinjaman Produktif

jelajahtvnews.com
Pemerintah resmi meluncurkan program strategis bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebagai upaya membangun kekuatan ekonomi rakyat dari desa. Dalam deklarasi yang digelar di Hall Indoor, Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (15/05), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen serius pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi desa berbasis koperasi.

Salah satu langkah konkritnya adalah pemberian plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar per unit koperasi sebagai modal awal. Namun, Zulkifli mengingatkan bahwa dana tersebut bukan hibah atau bantuan gratis, melainkan bentuk pinjaman lunak yang harus dikembalikan dalam waktu enam tahun.

“Ini bukan bagi-bagi uang. Ini plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar per koperasi, dengan tenor enam tahun. Semua berbasis proposal dan diverifikasi ketat oleh bank,” tegasnya.

Skema ini dirancang agar koperasi berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, dengan harapan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri. Dana yang diberikan harus sesuai dengan rencana bisnis koperasi. Jika koperasi mengajukan dana Rp1 miliar untuk pembangunan gudang, bank akan menilai dan mencairkan dana sesuai kelayakan, misalnya hanya Rp200 juta.

Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi Merah Putih yang aktif dan sehat di seluruh Indonesia. Program ini mendapat payung hukum melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, dengan total anggaran fantastis mencapai Rp250 triliun.

Zulkifli menjelaskan bahwa koperasi ini bisa dibentuk dari awal oleh pemerintah desa atau merupakan hasil penggabungan koperasi yang sudah ada. Kepala desa akan otomatis menjadi Ketua Dewan Pengawas (ex-officio), dan pemerintah pusat akan mengirim dua hingga tiga pendamping ahli untuk setiap koperasi.

Minimal, koperasi Merah Putih ini akan menjalankan enam fungsi utama, antara lain:

1. Memotong rantai distribusi sembako, dari produsen langsung ke koperasi, lalu ke warga.
2. Menjadi agen resmi distribusi LPG 3 kg.
3. (Empat fungsi lainnya akan dijabarkan sesuai kebutuhan daerah).

Dengan skema ini, pemerintah berharap desa-desa di Indonesia bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi yang kuat, mandiri, dan mampu bersaing secara sehat, tanpa mengandalkan subsidi semata.

“Ini program gotong royong untuk kemandirian desa. Kita ingin koperasi ini panjang umur, bukan proyek sesaat,” tutup Zulkifli Hasan ( sep )