Bupati Kuningan Tegaskan : Kasus Dugaan Korupsi Jadi Peringatan Keras Bagi Pejabat Penyalahgunaang Wewenang

KUNINGAN – Suasana duka dan keprihatinan tengah menyelimuti jajaran Pemerintah Kabupaten Kuningan. Seorang pejabat berinisial A, yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas, dikabarkan resmi ditahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan.

Informasi yang diperoleh jelajahtvnews com, menyebutkan, penahanan terhadap pejabat tersebut sudah berlangsung lebih dari sepekan. Seorang sumber internal di lingkungan dinas tempat A bertugas membenarkan kabar itu.

> “Iya sudah lama a,” ungkapnya singkat, dengan nada berat menahan kecewa.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., saat ditemui usai Upacara Hari Pahlawan 10 November 2025, memberikan pernyataan resmi. Dengan nada prihatin, ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting agar tidak tergelincir dalam penyalahgunaan wewenang.

> “Ini ada hikmahnya agar kita semua lebih hati-hati dan cermat. Kami sangat prihatin, ini tidak kita harapkan. Minggu lalu yang bersangkutan sudah sempat menghadap saya, berdiskusi, saling menguatkan. InsyaAllah kami siapkan pendampingan hukum, tapi yang utama, kami menghormati proses hukum yang berjalan,” ujar Bupati Dian Rachmat Yanuar.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa proses hukum harus menjadi pembelajaran kolektif bagi seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Kuningan, agar senantiasa menjaga integritas dan amanah jabatan.

> “Jabatan itu bukan hak milik, tapi amanah. Siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan, cepat atau lambat akan berhadapan dengan hukum. Ini peringatan keras bagi kita semua,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Polda Jabar belum memberikan keterangan resmi terkait detail perkara maupun status hukum lebih lanjut dari pejabat yang dimaksud.

Pemerintah Kabupaten Kuningan memastikan semua pelayanan publik tetap berjalan normal, dan menegaskan komitmen kuat untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.