Bupati Kuningan Tegaskan Penindakan: “Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis”

KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., memberikan arahan tegas sekaligus peringatan keras kepada para pihak terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan.

Dalam rapat koordinasi bersama jajaran OPD, DPRD, aparat penegak hukum, hingga Satgas MBG,yang dipndu langsung oleh PJ Sekda Kuningan Dr.Wahyu Hidayah, MSi
, Bupati menekankan bahwa setiap bentuk penyimpangan akan ditindak sesuai hukum.dan

“Kalau ada yang berani mengurangi hak anak-anak kita, misalnya hanya memberikan uang Rp8.000 padahal standar nasional Rp10.000, itu jelas pelanggaran. Itu sudah masuk ranah pidana, bahkan korupsi. Saya tegaskan, hukum akan turun. Jangan main-main dengan ini,” tegas Bupati.

Bupati mengaku telah menerima banyak laporan terkait menu yang tidak sesuai standar, dapur penyedia yang abai SOP, hingga praktik pemberian uang tunai. Ia menegaskan mulai hari ini pengawasan akan diperketat, melibatkan kepolisian, kejaksaan, DPRD, serta Inspektorat. Satgas MBG yang dipimpin Dr. Wahyu akan turun langsung menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

“Kalau ada kasus keracunan, dapur itu langsung ditutup sementara sampai hasil uji dari provinsi keluar. Ini perintah tegas dari Bapak Gubernur, dan saya akan pastikan aturan ini dijalankan secara konsisten,” ujarnya.

Selain masalah menu, Bupati juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor, mulai dari camat, kepala desa, hingga dinas teknis. Ia meminta semua pihak memperbaiki pola komunikasi, agar tidak ada lagi kebingungan di lapangan ketika terjadi masalah.

“Program ini bukan sekadar soal makanan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita. Jangan sampai ada nyawa melayang hanya karena kelalaian atau orientasi keuntungan semata,” tambahnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya keterlibatan ekonomi lokal. Menurutnya, semangat MBG sejalan dengan upaya pemberdayaan petani, koperasi desa, serta pelaku UMKM di Kuningan. Namun, ia mengaku masih banyak laporan bahwa penyediaan bahan pangan justru didominasi pemasok dari luar daerah.

“MBG ini harus jadi energi baru bagi ekonomi lokal. Kalau semuanya diambil pemasok dari luar, lalu apa manfaatnya untuk masyarakat kita sendiri?” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Kuningan akan meluncurkan Kotak Pengaduan Terbuka untuk Publik, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya program. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan serius.

“Mohon bantu kami menjaga amanah Presiden ini. Jangan ganggu yang sudah baik. Jangan sampai ada lagi kasus tempe setipis kartu ATM atau menu yang jauh dari standar. Saya tidak akan kompromi terhadap pelanggaran,” pungkas Bupati.