Saresehan Budaya : H.Rokhmat Ardiyan Dorong Budaya Jadi Motor Ekonomi Kreatif

KUNINGAN – Semangat pelestarian budaya berpadu dengan dorongan penguatan ekonomi kreatif mengemuka dalam Saresehan Budaya bersama Menteri Kebudayaan di Kabupaten Kuningan.

Acara Saresehan Budaya Bersama Menteri Kebudayaan

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI, H. Rokhmat Ardiyan, menegaskan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki posisi strategis sebagai daerah yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Ia menyebut, citra Kuningan sebagai kota budaya bukan sekadar simbol, melainkan realitas yang tercermin dari penghormatan terhadap tokoh-tokoh sejarah bangsa. Hal itu terlihat dari agenda kunjungan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang diawali dengan ziarah ke tokoh-tokoh besar, peninjauan gedung naskah bersejarah, hingga kunjungan ke berbagai situs penting.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kuningan menunjukkan itu melalui pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Menurutnya, kekuatan budaya yang dimiliki Kuningan menjadi fondasi penting dalam menjaga harmonisasi antara manusia dan alam semesta. Nilai-nilai tersebut harus terus dirawat agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

HRA Saat Mengunjungi Gedung Syahrir

H.Rokhmat juga memberikan apresiasi kepada para seniman dan budayawan yang selama ini konsisten menjaga dan mengembangkan budaya daerah. Ia menilai, peran mereka sangat penting dalam mendukung arah pembangunan nasional, termasuk kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ia mendorong agar sektor kebudayaan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku seni dan budaya.

“Kami berharap budaya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga mampu menjadi sumber ekonomi yang menyejahterakan seniman dan budayawan,” tegasnya.

Saresehan ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pelaku budaya untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada pelestarian sekaligus pengembangan ekonomi berbasis budaya.