Gubernur Jabar dan Kepala Daerah Sepakat Kawal Program Makan Bergizi Gratis

jelajahtvnews com,- Upaya mendukung suksesnya Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dimatangkan. Senin (29/9/2025), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Barat di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor.

Suasana rakor terasa hangat dan penuh semangat. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., bersama jajaran kepala daerah se-Jabar, pengelola, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah.

Dalam arahannya, Gubernur Dedi menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar rutinitas, melainkan gerakan besar untuk mencetak generasi sehat dan kuat. “Provinsi akan menandatangani MoU, membentuk tim evaluasi, serta membuka kanal pelaporan masyarakat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi, sanksi administratif, hingga penutupan layanan jika terbukti ada pelanggaran. Bila perlu, ranah hukum juga bisa ditempuh,” tegasnya.

Dedi juga merinci standar anggaran paket MBG sebesar Rp15 ribu per porsi: Rp10 ribu untuk makanan, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp2 ribu sewa tempat. “Nilai makanan tidak boleh kurang dari Rp10 ribu per porsi. Karena itu, kami mendorong orang tua murid dan masyarakat ikut mengawasi,” tambahnya.

Pemerintah kabupaten/kota pun diminta hadir langsung dalam setiap proses. Bahkan, Pemprov Jabar tengah mengkaji opsi dapur khusus yang dikelola pemerintah di daerah terpencil, atau memaksimalkan kantin sekolah sebagai dapur MBG.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program strategis nasional ini. “Atas nama masyarakat Kabupaten Kuningan, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat berarti untuk meningkatkan gizi generasi muda sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” ucapnya.

Namun demikian, Dian juga menyoroti pentingnya pembenahan di lapangan. Ia menilai masih ada sejumlah kendala, mulai dari minimnya keterlibatan pemerintah daerah, kewenangan terbatas, koordinasi petugas yang belum optimal, hingga belum tersedianya pusat pengaduan. Potensi masalah lain pun diingatkan, seperti variasi menu, kandungan gizi, keterlambatan distribusi, hingga risiko keracunan.

Rakor turut dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, para asisten, staf ahli, sejumlah kepala dinas, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Regional SPPG Jabar, hingga unsur Forkopimda, termasuk Kapolda Jabar dan Pangdam III/Siliwangi. Kehadiran lengkap para pemangku kepentingan ini menandai komitmen bersama dalam mengawal MBG demi generasi yang lebih sehat dan berkualitas.