Kaban BKPSDM : Kuningan Jadikan Program 3 Juta Rumah sebagai Momentum Perluas Hunian Layak

KUNINGAN,- Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sosialisasi 3 juta rumah

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Program 3 Juta Rumah bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR di Kabupaten Kuningan.

Kegiatan ini dibuka Langsung Oleh sekda Kuningan, U Kusmana S.Sos, MSI dan dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal, Nur Arief Budi Setiawan, S.H., Direktur PT Garis Reka Mulia, Dede Irfan Maulana, S.T., serta Kepala BKPSDM Kuningan H. Beny Prihayatno, S.Sos., M.Si.

Turut hadir Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan, Deni Hamdani, serta para sekretaris badan dan sekretaris kecamatan.

Kepala BKPSDM Beny, Menyampaikan,
Program 3 Juta Rumah diarahkan untuk mengurangi jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri maupun masyarakat yang masih tinggal di hunian yang belum layak.

Di Kabupaten Kuningan, program ini mendapat momentum penting setelah pemerintah daerah meraih penghargaan nasional atas komitmen dan kinerja dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sebagai bentuk dukungan, Kuningan memperoleh tambahan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sebanyak 250 unit bedah rumah, dengan nilai total mencapai Rp5 miliar.

Sosialisasi 3 juta rumah bagi ASN dikuninagn

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, aman dan sehat.

Selain MBR, sasaran program juga mencakup ASN yang belum memiliki rumah pertama. Prioritas diarahkan kepada pegawai golongan rendah, PPPK, serta staf non-ASN di lingkungan pemerintah daerah yang tercatat belum memiliki rumah.

Dalam skema nasionalnya, sekitar 2 juta rumah diarahkan untuk wilayah pedesaan, baik melalui pembangunan maupun renovasi, sementara 1 juta rumah baru difokuskan di kawasan perkotaan melalui kemitraan strategis.

Pemerintah daerah memiliki peran penting, terutama dalam memastikan validasi data calon penerima, kepastian tata ruang, hingga percepatan proses perizinan.

Data kepemilikan rumah calon penerima juga perlu diverifikasi lintas perangkat daerah, termasuk dengan BKPSDM dan dinas teknis terkait.

Di sisi tata ruang, Dinas PUTR bersama Disperkimtan didorong memperkuat Rencana Detail Tata Ruang agar proses kesesuaian pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih mudah.

Sementara itu, pengelolaan aset daerah dapat diarahkan untuk memetakan tanah milik pemerintah daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan perumahan bersubsidi.

Digitalisasi Persetujuan Bangunan Gedung juga menjadi bagian penting untuk menciptakan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan bagi pengembang perumahan MBR.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, Bappeda, Disperkimtan, perbankan penyalur KPR seperti BTN, serta asosiasi pengembang menjadi kunci dalam menyusun roadmap pembiayaan dan zonasi perumahan.

Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuningan pun diharapkan bukan menjadi titik akhir, melainkan menjadi pemantik untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Stimulus Rp5 miliar dan 250 unit bedah rumah menjadi modal awal untuk memperkuat langkah Kuningan menghadirkan rumah yang layak, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Kutipan Utama
“Penghargaan ini bukan akhir dari pencapaian, melainkan stimulus dan modal kepercayaan dari pemerintah pusat yang harus dijaga. Momentum Rp5 miliar ini harus menjadi pemantik untuk memperluas cakupan hunian layak bagi masyarakat Kuningan.”