Negosiasi PKL Jalan Siliwangi, PMII dan Bupati Kuningan Gagal Capai Kesepakatan

Upaya negosiasi antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan bersama perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Siliwangi dengan Pemerintah Daerah Kuningan belum membuahkan hasil yang sepenuhnya disepakati kedua pihak.

Berlangsung dengan nuansa damai, aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis (10/7) tersebut diwarnai dengan lantunan sholawat dan dzikir bersama di teras Pendopo Kuningan. Para mahasiswa tampak mengenakan kain sarung sebagai simbol aksi damai, sambil menunggu hasil audiensi di dalam ruang pertemuan Pendopo.

Audiensi dimulai sejak pukul 14.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB, dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. turut Hadir mendampingi, Kepala BPKAD, Asda 2, perwakilan Satpol PP, unsur TNI-Polri, mahasiswa PMII, serta para perwakilan pedagang terdampak.

Dari hasil audiensi tersebut, Pemkab Kuningan menawarkan dua opsi lokasi relokasi bagi para pedagang yang tidak tertampung di Puspa Siliwangi, yakni ke eks Gedung Satpol PP dan area di sekitar Gedung KIC. Namun, PMII dan sebagian pedagang menilai tawaran tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan keberlangsungan usaha para PKL.

pihak Pemda menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan kota dan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman. “Kita tetap berpegang pada prinsip penataan kota, namun juga mencari solusi terbaik agar para pedagang tetap bisa berusaha,

Menurut Dika ketua PMII Menyampaikan bahwa permintaan PKL untuk bisa berjualan di hari Sabtu Minggu Atau libur tidak dikabulkan dikhawatirkan akan merembet ke hari lain, namun pihak Pemda sendiri memberikan ruang terbaik untuk para pedagang , baik relokasi maupun pembuatan event dilokasi.

Dan dalam diskusi tandi yang sangat alot dan substansinya tidak tercapai jadi tidak membuahkan hasil ujar Dika.

Meski belum ada kesepakatan final, pertemuan tersebut membuka ruang diskusi lanjutan yang lebih konstruktif. PMII sendiri menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga menemukan titik temu antara kebutuhan rakyat kecil dan kebijakan penataan kota yang adil.( SEP )