Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ono Surono Serahkan Ijazah kepada Alumni SMK Karnas Kuningan
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
- comment 6 komentar
- print Cetak
oplus_2
jelajahtvnews.com – Suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti halaman SMK Karnas Kuningan pada Rabu (22/4), saat sebanyak 364 siswa resmi menerima ijazah kelulusan mereka. Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T, serta Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E, dan Anggota DPRD Jabar, Ika Siti Rahmatia, S.E.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kepala SMK Karnas Kuningan, Dr. Yepri Esa Trijaka, M.MPd, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para tamu undangan, kepala sekolah dari Karnas Group, serta para orang tua siswa yang turut hadir dalam momen bersejarah ini. “Hari ini adalah momentum yang sangat membanggakan. Kami mengangkat tema ‘Rabu Nyunda’, di mana siswa mengenakan pangsi sebagai simbol cinta budaya,” ujar Dr. Yepri dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan, SMK Karnas yang berdiri sejak tahun 1998 di bawah Yayasan Karya Nasional telah berkembang dengan pesat hingga kini memiliki lebih dari 2.150 siswa dari berbagai daerah di Jawa Barat. “Kami membuktikan bahwa sekolah kejuruan di Kuningan mampu berprestasi. Showcase kami terpilih sebagai juara 2 dalam kompetisi Astra, dan jurusan otomotif kami terus maju dengan produk khas seperti ‘Moto Leutik Leutik Kuda Kuningan’,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD .Provinsi Jabar, Ono Surono, S.T mengapresiasi peran SMK Karnas dalam membangun pendidikan vokasi yang berdampak pada sektor ekonomi dan kesehatan di Jawa Barat. “Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan manusia. Kita dihadapkan pada tantangan serius: hampir 2 juta pengangguran dan angka kemiskinan tinggi di Jabar. Maka pendidikan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang mendorong sekolah untuk tetap menyerahkan ijazah meski siswa belum melunasi kewajiban biaya. Kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra, terutama dari BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), yang merasa belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Menutup sambutannya, Ono menekankan pentingnya data akurat mengenai sekolah swasta serta perlunya regulasi yang berpihak. Ia mendorong tiga langkah konkret:
- Perubahan kebijakan BPNU oleh Gubernur.
- Audit menyeluruh terhadap sekolah penerima BOS, BPNU, dan hibah.
- Penambahan bantuan ruang kelas baru bagi sekolah swasta dan MAN.
“Pergubnya belum selesai, namun perjuangan untuk pemerataan pendidikan tetap kami lanjutkan,” pungkas Ono.
Acara ini menjadi tonggak penting bagi SMK Karnas Kuningan sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi yang terus menorehkan prestasi dan memperkuat peran strategis pendidikan di Jawa Barat.( Sep )
- Penulis: Admin
