Dinsos Kuningan Ungkap Polemik Data PBI JKN: 38 Ribu Warga Tercoret, Bupati Siap Lapor ke Kemensos

Dalam acara “Ngopi Pagi” yang digelar di wilayah tiga Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Sosial, Dr. Toto Toharudin, M.Pd., menyampaikan keprihatinan serius terkait pencoretan 38.404 warga dari daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) oleh Kementerian Sosial. Padahal, saat ini ada 14.300 warga yang masih antre untuk masuk daftar tersebut.

“Ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, Bupati Kuningan sudah menjadwalkan kunjungan ke Kementerian Sosial dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Kamis ini, untuk memastikan solusi langsung dari pusat,” ujar Dr. Toto.

Langkah ini ditempuh agar data penerima bantuan tidak menjadi pemicu konflik sosial di desa-desa. Dr. Toto menambahkan, pada tahun 2024 jumlah warga yang masuk kategori Desil 1 (sangat miskin/miskin ekstrem) mencapai 43.795 orang, namun setelah dilakukan ground check, jumlahnya menurun menjadi 42.668 orang, atau turun 2,7%.

Sementara itu, Desil 2 (miskin) tercatat sebanyak 44.883 orang, dan kini turun menjadi 43.448, atau mengalami penurunan 3,24%. Namun, justru Desil 3 menunjukkan kenaikan, sedangkan Desil 4 menurun, dan Desil 5 kini tercatat 52.582 warga.

“Data dari Desil 1 dan 2 ini akan menjadi prioritas untuk masuk program Sekolah Rakyat. Kita pastikan pemerataan layanan bagi kelompok paling rentan,” tegasnya.

Terkait program bantuan sembako (BPMT), pihak Dinsos menegaskan masyarakat tidak keberatan, namun berbeda halnya dengan PBI JKN yang dinilai lebih krusial. Keresahan masyarakat mendorong Dinsos untuk mengupayakan solusi cepat bersama Bupati.

Dinsos juga telah menerima kunjungan dari BULOG dan BAPANAS. Bantuan lanjutan sebanyak 107 ribu orang akan segera diluncurkan bulan ini. Namun, Dr. Toto meminta penyalurannya tidak terburu-buru karena masih ada permasalahan data di tingkat desa.

Jika hanya mengacu pada data dari Kemensos, jumlah penerima bantuan sembako hanya mencakup 83 ribu warga dari Desil 1 dan 2. Sementara apabila mencakup hingga Desil 3, jumlah penerima seharusnya mencapai 135 ribu. Kekurangan inilah yang menjadi alasan penundaan sementara penyaluran bantuan, demi memastikan keakuratan dan keadilan distribusi.

“Kita berharap kunjungan ke Kemensos dan DJSN nanti bisa memberikan kepastian. Pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat masyarakatnya resah,” pungkasnya. ( SEP )