PPDI Kuningan Gelar Musyawarah, Bahas Kinerja hingga Isu Tunjangan Perangkat Desa

jelajahtvnews.com,- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan menggelar rapat dan musyawarah bersama guna meningkatkan kinerja organisasi sekaligus membahas berbagai program yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan desa.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Acara dihadiri langsung Ketua DPRD, nuzulrachdy, SE, Kepala Dinas DPMD, Dan para anggota PPID Kuningan Rabu 11 Maret 2026 Di Saung Karuhun Dua jln Ir.Soerno Cigintung Kuningan.

Ketua PPDI Kabupaten Kuningan, Ade Sudiman , yang didampingi sekretaris, dalam pemaparannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri. Seluruh anggaran kegiatan berasal dari kontribusi para anggota yang secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya demi kelancaran kegiatan organisasi.

“Anggaran kegiatan ini murni dari anggota PPDI yang menyisihkan rezekinya. Ini bentuk kebersamaan dan komitmen kita untuk terus meningkatkan kinerja serta menjalankan program organisasi,” ujar Ade Sudiman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para undangan yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu,

Ade menyinggung sejumlah hal penting terkait perangkat desa di Kabupaten Kuningan, di antaranya mengenai nomor induk perangkat desa serta pakaian dinas yang saat ini memiliki warna serupa dengan P3K dan ASN, sebuah kondisi yang menurutnya berbeda dengan daerah lain dan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan.

Selain itu, forum musyawarah juga dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait program pemerintah, salah satunya mengenai program Koperasi Desa Merah Putih yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

Di sisi lain, Ade mengungkapkan bahwa saat ini di kalangan perangkat desa tengah hangat diperbincangkan terkait bantuan dari pemerintah provinsi, terutama menyangkut isu kemungkinan hilangnya tunjangan bagi aparatur perangkat desa. Hal tersebut sempat menimbulkan kegaduhan di kalangan perangkat desa.

“Ini menjadi bahan perbincangan di kalangan perangkat desa, apalagi berkaitan juga dengan bantuan tambahan bagi aparatur pemerintah desa,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui gubernur saat ini tengah mengakomodir aspirasi tersebut dan sedang melakukan perhitungan terkait Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

Ade menjelaskan, dalam waktu dekat pembahasan akan kembali dilakukan di tingkat Jawa Barat untuk memastikan apakah tunjangan sebesar Rp2 juta bagi kepala desa sudah mencakup keseluruhan unsur atau masih ada skema lain yang perlu diatur.
“Ini menyangkut operasional pemerintahan desa, mulai dari kepala desa hingga perangkat desa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ade juga mengungkapkan bahwa sejak tahun 2024 pihaknya telah mendorong adanya perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Meski secara struktural perangkat desa merupakan pembantu kepala desa, namun pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap para perangkat desa sebagai bagian dari pekerja yang juga berkontribusi dalam jalannya roda pemerintahan di desa.

“Perangkat desa memang membantu kepala desa, tetapi kami juga ingin memperjuangkan agar perangkat desa sebagai pekerja bisa mendapatkan THR,” tegasnya.
Melalui forum musyawarah ini,

PPDI Kabupaten Kuningan berharap berbagai aspirasi perangkat desa dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan aparatur desa.