Ribuan Relawan MBG Kuningan Siap Gelar Aksi Tandingan

KUNINGAN — Rencana aksi LSM Frontal yang menuntut penutupan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan mendapat respons dari para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), orang tua siswa penerima manfaat, dan sejumlah elemen masyarakat.

Sebanyak 7.000 relawan SPPG se-Kabupaten Kuningan menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan pada Senin, 26 Oktober 2026, bertepatan dengan rencana aksi LSM Frontal di depan Kantor Pendopo Bupati Kuningan.

Respons tersebut disebut sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program MBG yang dinilai tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan warga yang terlibat dalam operasional dapur di 157 titik wilayah Kabupaten Kuningan

Perwakilan orang tua siswa penerima manfaat, Umi Salamah, menegaskan bahwa para orang tua ingin memastikan program MBG tetap berjalan karena manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak mereka.

“Kami akan menjadi garda terdepan untuk membela program ini. Apa yang sudah LSM berikan untuk Kuningan? Apa yang sudah LSM Frontal berikan untuk warga di lingkungan rumahnya sendiri?” ujar Umi Salamah Jumat (23/10/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian orang tua terhadap kemungkinan terhentinya program yang selama ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi siswa.

Koordinator relawan, Dede, juga menyampaikan keberatan terhadap tuntutan penutupan dapur MBG. Menurutnya, penghentian operasional SPPG berpotensi berdampak terhadap para pekerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut.

Ia meminta pihak yang mengusulkan penutupan dapur MBG turut mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin timbul, sekaligus memberikan solusi konkret bagi para pekerja apabila kegiatan operasional dihentikan.

“Silakan LSM Frontal menutup semua SPPG di Kabupaten Kuningan, asalkan mereka mampu memberikan kami lapangan pekerjaan baru dan membiayai hidup keluarga kami selama kami menganggur. Kami tidak pernah takut kalau sudah menyangkut urusan perut” tegas Dede.

Menurut pemilik dapur MBG, Yanto, Program Makan Bergizi Gratis bukan semata-mata berkaitan dengan penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat yang terlibat dalam operasional dapur.

Dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Lembaga swadaya masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan, mempertanyakan pelaksanaan kebijakan, dan mendorong perbaikan apabila ditemukan persoalan.

Namun Di sisi lain, masyarakat yang merasakan manfaat sebuah program juga memiliki hak untuk menyampaikan dukungan dan mempertahankan kepentingan yang mereka anggap penting. Ujarnya

Kritik yang disertai data dan solusi dapat menjadi bahan evaluasi. Sementara dukungan yang disertai keterbukaan terhadap pengawasan dapat membantu memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan.

Pemerintah perlu mendengar aspirasi semua pihak, memeriksa setiap persoalan berdasarkan fakta, serta memastikan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dilakukan secara objektif.

Pada akhirnya, yang perlu dipertahankan bukan sekadar keberadaan sebuah program, melainkan tujuan baik yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut: anak-anak memperoleh asupan bergizi, pekerja mendapatkan perlindungan yang layak, dan masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi jalannya program.