Stimulan Tahap IV Disalurkan, Bupati Kuningan Tegur Langsung Pejabat Usai Dengar Keluhan PKL

jelajahtvnews.com,- Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha kecil dengan menyalurkan stimulan tahap keempat kepada 309 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan Puspa Siliwangi, Puspa Langlangbuana, dan Puspa Taman Kota. Penyerahan stimulan berlangsung di Puspa Taman Kota, Senin malam, 29 Desember 2025, dalam suasana sederhana namun sarat makna.

Kadiskopdagperin Dr Elon Carlan bersama Bupati

Jumlah penerima stimulan kali ini mengalami penyesuaian. Dari 367 PKL yang sebelumnya terdata dalam paguyuban, 58 pedagang mengundurkan diri karena usaha tidak lagi berkembang dan memilih beralih profesi. Setelah melalui proses validasi, tersisa 309 PKL aktif yang dinyatakan berhak menerima bantuan tersebut.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Elon Carlan, mengungkapkan bahwa penurunan jumlah pengunjung menjadi keluhan paling dominan para pedagang dan berdampak langsung pada menurunnya omzet.
“Pemerintah daerah sudah berupaya meningkatkan kunjungan melalui berbagai kegiatan berskala besar, pemanfaatan momentum libur panjang, hingga mendorong pemasaran digital agar PKL bisa menjangkau konsumen secara daring,” jelasnya.

Meski nilainya tidak besar, Elon menegaskan stimulan tersebut menjadi bukti kehadiran pemerintah di tengah kesulitan pelaku usaha kecil. “Kami berharap ini bisa menjadi motivasi bagi para pedagang untuk terus bertahan dan berinovasi,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa kebijakan penataan PKL sejak awal dirancang untuk memanusiakan pedagang, tanpa mengesampingkan estetika dan keteraturan kota. Menurutnya, PKL merupakan denyut penting ekonomi daerah sekaligus penyedia alternatif belanja masyarakat dengan harga terjangkau.
Usai penyerahan stimulan, bupati langsung meninjau kondisi Puspa Taman Kota dan berdialog dengan para pedagang. Dalam dialog tersebut, hampir seluruh PKL mengeluhkan penurunan omzet yang berkepanjangan. Kekecewaan tampak jelas di wajah bupati ketika mengetahui bahwa sebagian besar persoalan yang disampaikan merupakan masalah lama yang belum ditangani secara konsisten.
Di hadapan para pedagang dan jajaran terkait, bupati bahkan menegur langsung kepala bidang yang membidangi urusan PKL.
“Pa kabid, kenapa bisa seperti ini?” ucap bupati dengan nada tegas.

Suasana dialog berubah haru ketika sejumlah PKL dari Puspa Langlangbuana menyampaikan kondisi lokasi usaha mereka. Beberapa pedagang tak kuasa menahan air mata saat menceritakan minimnya sarana dan prasarana, desain kawasan yang kurang estetis, serta kondisi yang dinilai tidak nyaman bagi pengunjung. Hal tersebut diyakini menjadi salah satu penyebab utama merosotnya jumlah pembeli.
Keluhan juga mengarah pada lemahnya penegakan aturan di kawasan pertokoan Siliwangi. PKL menyoroti maraknya parkir ilegal di bahu jalan dan munculnya PKL liar, yang dinilai menciptakan ketidakadilan bagi pedagang yang telah tertib dan tergabung dalam paguyuban.

Menanggapi temuan lapangan tersebut, Bupati Kuningan langsung memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi PKL. Perintah tersebut meliputi evaluasi sarana dan prasarana puspa, konsistensi penegakan aturan PKL dan parkir, serta langkah konkret lintas perangkat daerah agar keluhan pedagang tidak berhenti sebagai catatan, melainkan berujung pada kebijakan nyata.

Peninjauan malam itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak ingin hanya menerima laporan di atas meja. Pesan yang mengemuka jelas: penataan PKL tidak cukup dengan regulasi dan stimulan, tetapi menuntut keberanian, konsistensi, dan kehadiran nyata pemerintah hingga level paling teknis.