Reses di Kuningan, H. Rokhmat Ardian Soroti Korupsi, Kemiskinan, dan Rutilahu

jelajahtvnews.com – Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kian kompleks. Tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih berpadu dengan persoalan domestik yang tak kalah serius, yakni kemiskinan. Salah satu akar utama kemiskinan tersebut, menurut Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Rokhmat Ardian (HRA), adalah praktik korupsi yang sistemik dan masif.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Hal itu disampaikan HRA saat melaksanakan reses di Kabupaten Kuningan, Senin (15/12/2025). Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, SH., M.Kn, anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi Gerindra, Ketua DPC Partai Gerindra, serta jajaran pengurus dan kader partai.

Dalam dialog bersama kader Gerindra, HRA menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berada di garis depan dalam melawan koruptor besar, termasuk mafia tambang dan pelaku kejahatan keuangan negara. Ia mengungkapkan, potensi kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp15 triliun per bulan.

PJika dihitung dalam setahun, angkanya sangat besar dan sebenarnya cukup untuk membiayai program strategis, termasuk makan bergizi bagi rakyat,” tegasnya.

 

HRA juga menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penyelamatan keuangan negara dan penguatan kedaulatan sumber daya alam. Ia menyinggung kunjungan ke wilayah Halmahera yang kaya akan tambang nikel, namun masih menyisakan persoalan serius, mulai dari infrastruktur yang belum optimal hingga lemahnya pengawasan negara.

Kondisi tersebut, menurut HRA, menjadi alarm penting tentang kedaulatan negara atas kekayaan alamnya sendiri. Presiden Prabowo, kata dia, secara konsisten mengingatkan agar sumber daya Indonesia tidak “terbang ke luar negeri” dan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara rakyat di daerah penghasil justru tertinggal.

Komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga NKRI dan melawan mafia dinilai bukan hal baru. Ideologi dan keberpihakan pada kepentingan bangsa telah teruji, meski perjuangan melawan jaringan korupsi dan mafia selalu dihadapkan pada tekanan besar.

Di sisi lain, HRA menyinggung persoalan sektor keuangan nasional. Meski anggaran negara cukup besar, dana triliunan rupiah dinilai masih banyak tertahan di perbankan dan belum mengalir maksimal ke sektor produktif. Dampaknya, kredit tetap mahal dan menyulitkan UMKM untuk berkembang, padahal sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi rakyat.

Sebagai langkah konkret, pemerintah bersama DPR RI terus mendorong program prioritas nasional, salah satunya program makan bergizi. Meski masih memiliki kekurangan, program tersebut dinilai perlu terus disempurnakan, bukan dihentikan, demi menjamin kesejahteraan rakyat hingga pelosok desa.

Dalam catatannya, HRA juga menyoroti kondisi Kabupaten Kuningan yang masih menghadapi persoalan rumah tidak layak huni (rutilahu). Jumlahnya diperkirakan hampir mencapai 4.000 unit rumah, yang membutuhkan perhatian dan intervensi bersama dari pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan keberanian melawan korupsi, penguatan kedaulatan sumber daya alam, serta keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat, HRA berharap pemerintah mampu menjawab tantangan besar bangsa dan menghadirkan keadilan sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat.