Lolos dari Sorotan Kamera, Tiga Anggota DPRD Diduga Tinggalkan Kejari Melalui Pintu Samping

KUNINGAN – Suasana di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan sejak Selasa (28/7/2026) pagi dipenuhi aktivitas para awak media yang menanti perkembangan penyelidikan dugaan persoalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan.

Kamera telah disiapkan, mikrofon digenggam, dan setiap kendaraan yang keluar masuk tak luput dari perhatian.
Informasi yang beredar menyebutkan sedikitnya tiga anggota DPRD Kabupaten Kuningan diduga memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan yang tengah berlangsung. Sebelumnya, Kejari Kuningan juga telah memeriksa sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Sejak pagi hingga menjelang sore, para jurnalis bertahan di depan samping utama Kejari dengan harapan dapat memperoleh keterangan langsung dari para pihak yang diperiksa. Namun penantian panjang itu justru berakhir di luar dugaan.

Ketika perhatian awak media masih tertuju ke pintu utama, ketiga anggota dewan yang diduga telah menjalani pemeriksaan ternyata keluar melalui jalur samping yang tidak terpantau. Momen itu membuat para jurnalis kehilangan kesempatan untuk meminta konfirmasi maupun tanggapan terkait materi pemeriksaan.

Meski demikian, sejumlah informasi tetap berhasil dihimpun dari beberapa pihak di sekitar lokasi. Salah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku sempat melihat sopir salah satu anggota DPRD menunggu di kawasan Kejaksaan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD, H. Ghozali, mengakui dirinya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kuningan untuk memberikan keterangan terkait persoalan tunjangan anggota DPRD. ( dikutif dari media poxpopuli.co.id )

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kejari mengenai substansi maupun perkembangan hasil pemeriksaan terhadap para pihak yang dipanggil.

Proses penyelidikan sendiri masih berjalan. Publik kini menantikan keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum agar seluruh tahapan penanganan perkara dapat berlangsung secara transparan, profesional, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.